Oleh : Kiki Anggi, orang biasa.
Genap satu tahun Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso & M.Rafieq Adi Pradana resmi menjabat sebagai kepala daerah. Membawa harapan masyarakat tinggi melangit, namun tak kuasa membumi dengan baik.
Apa mau dikata, jika setahun memangku jabatan, namun seolah hanya berpangku tangan tak mampu menjawab sejumlah permasalahan yang membelit masyarakat?
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso dan Mumammad Rafieq Adi Pradana.
Mulai dari problem infrastruktur jalan rusak, defisit anggaran, pemberhentian ratusan tenaga honorer, hutang proyek, banjir dan tata ruang, bahkan isu soal rotasi jabatan yang kerap menuai kritik dari sejumlah kalangan, membuat publik merasa tidak puas dengan kinerjanya di tahun pertama.
Di fase awal menjalankan roda pemerintahan, wartawan dikejutkan dengan keberadaan pengawal-pengawal kaku yang menjaga tokoh utama pemerintahan di Kota Metro. Sejumlah kalangan juga menganggapnya sesuatu yang berlebihan. Sebab, Metro bukan daerah rawan yang banyak preman, sehingga kepala daerah perlu empat penjaga ekstra yang mengawalnya dengan ketat.
Pengawalan oleh empat pengawal Wali Kota Metro.
Pengawalan oleh body guard dengan raut wajah muram itu akhirnya membatasi kebebasan Pers dalam menjalankan fungsi jurnalis. Air muka tak bersahabat itu bukan hanya berkesan arogan, tapi juga pada akhirnya membentangkan jarak antara kepala daerah dengan masyarakat.
Berita tentang aktivitas pemerintah yang mestinya jadi konsumsi publik, turun drastis. Corong informasi seperti dikebiri. Begitu juga situs resmi Dinas Kominfo Metro yang juga minim publisitas belakangan ini.
Sementara Wali Kota sibuk menjaga diri dan merasa butuh pengawalan ala bintang Hollywood, publik kembali dibuat tercengang dengan rumor terjadinya perpecahan internal antara Wali Kota dan Wakil-nya yang baru seumur jagung mengemban amanat rakyat.
Pak Wali fokus menjaga diri, tapi malah gagal menjaga hubungan baik dan komitmen dengan rekan kerjanya. Lucu.
Entah apa sebab pasti yang jadi akar masalah, kabar mengenai pecah kongsi yang terjadi itu diartikan sebagai buruknya komitmen bersama, sehingga menyebabkan keduanya tak lagi sejalan. Ironisnya, hal itu terjadi dalam tempo beberapa bulan menjabat. Lalu bagaimana dengan komitmen membangun Kota Metro?
September 2025. Pemkot Metro kembali diguncang soal rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menuai kekecewaan. Pasalnya, ratusan tenaga non-ASN di lingkup Pemkot Metro gagal masuk dalam database PPPK Paruh Waktu. Hal itu disebabkan berbagai hal, dan mendorong para honorer menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa.
Unjuk rasa ratusan honorer di depan Sekretariat Pemkot Metro.
Singkat cerita, ratusan honorer pada akhirnya terpaksa dirumahkan dengan alasan regulasi yang memaksanya. Tapi, yang memantik rasa kecewa mendalam bagi mereka adalah janji yang disampaikan Wali Kota Metro, untuk tetap mempekerjakan dan tidak merumahkan satu pun darinya.
Konflik honorer berkepanjangan, hingga berujung pelaporan terhadap Wali Kota Metro ke aparat, atas dugaan penipuan terkait janji tidak merumahkan. Meski akhirnya tidak terbukti secara hukum, tapi luka atas sikap dan janjinya tentu tak mudah dilupakan oleh ratusan orang yang harus kehilangan lapangan kerja.
Bergeser ke soal infrastruktur jalan, sejumlah pekerjaan rehahabilitasi jalan yang digelar pada pertengahan 2025 sempat membuat masyarakat menghela nafas lega dari angin surga. Meski tidak menyeluruh, namun pekerjaan ringan itu mampu mengirim signal positif, sekaligus meredam stigma soal pecah kongsi dan kemelut honorer.
Akan tetapi, angin surga memang hanya sebentar saja berhembus lalu kemudian sirna. Proyek-proyek rehabilitasi infrastruktur jalan tahun anggaran 2025 dilanda problem administratif. Diduga terdapat puluhan, atau bahkan ratusan proyek gagal dibayar hingga memasuki 2026. Ada apa? Kemana APBD 2025 mengucur, sehingga hal mendasar seperti infrastruktur malah jadi tidak terukur?
Tata kelola administratif dalam rencana penganggaran proyek rehabilitasi diduga kacau, sehingga menyebabkan gagal bayar. Hal itu mungkin juga jadi salah satu pemicu Pemkot Metro muncul niat untuk meminjam anggaran sebesar Rp500 milyar. Gila!
Jika dibandingkan dengan Pemkab Lampung Timur yang berencana melakukan pinjaman daerah, dengan wacana nilai mencapai Rp300 miliar, sedangkan postur APBD-nya sekitar Rp2,5 triliun. Maka, Pemkot Metro dengan postur APBD yang jumlahnya tidak genap Rp1 triliun, jika benar bermaksud mencari dana pinjaman Rp500 miliar, maka hal ini bakal dianggap langkah kontroversi.
Meski sempat memantik pro-kontra di jajaran legislatif, Pemkab Lamtim punya skema yang jelas soal pinjaman Rp300 miliar itu, yakni diperuntukkan sebagai anggaran percepatan pembangunan daerah.
Lalu, jika benar Metro bermaksud mencari dana pinjaman Rp500 miliar, maka sudahkah Pemkot benar-benar merumuskan arah alokasinya? Tentu meragukan, mengingat kegagalan bayar proyek yang diduga karena gagal atau lalai dalam me-manage keuangan.
Urusan infrastruktur dan gagal bayar proyek pada akhirnya merugikan masyarakat. Bagaimana tidak, jika setiap hari warga selalu melintasi jalan rusak, proyek ‘ngadat’ di tepi jalan, bahkan belum lama ini sejumlah permukiman terendam banjir.
Banjir memang disebabkan faktor alam. Tapi, imbas dari cuaca buruk akibat perubahan iklim bisa diantisipasi. Dalam hal ini, Pemkot Metro selalu saja gagal mengambil langkah antisipatif mengatasi banjir.
Misalnya di Komplek Pemda Hadimulyo Barat. Meski sudah ada perbaikan jaringan drainase di permukiman tersebut, akan tetapi hal itu tidak terlalu berdampak. Puluhan rumah warga tetap saja menjadi korban direndam banjir.
Metro Maju Bersama Bambang-Rafieq atau disingkat Mubaroq. Terdengar seperti akronim yang dipaksakan. Tapi penulis tetap berharap, semoga di tahun-tahun berikutnya, Kota Metro di bawah kepemimpinan ini benar akan mengalami kemajuan. Meski harus dipaksa.
