Oleh : Dede Maulana Yusuf
Program andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertajuk Makanan Bergizi Gratis alias MBG berhasil mencuri perhatian, bukan hanya karena nilai anggaran yang fantastis, tetapi juga berbagai cerita yang menyelimutinya.
Melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2024, seluruh titik di Indonesia menyediakan MBG. Bagi mereka yang bekerja di sana, penulis ikut bersyukur dan mengucap selamat, sudah ketiban rezeki dari program MBG.
Fenomena berbagi hingga menyebabkan orang lain mengantre, merupakan suatu hal yang biasa di republik ini. Rakyat memang terbiasa mengantre sejak lama.
Kali ini, kita disuguhi pemandangan para wanita hamil, balita, hingga para siswa, yang mereka semua menunggu giliran untuk mendapatkan jatah MBG.
Sekilas, semua terlihat normal seperti tidak ada masalah. Namun jika digali lebih dalam, sepertinya problem sedang mengintai dari sisi lain. Ya, layaknya pisau bermata dua.
Pemberlakuan program jumbo Prabowo memotong anggaran pendidikan mencapai Rp223 triliun untuk MBG.
Saat bidang pendidikan belum mengalami pemangkasan, kondisi pendidikan kita terasa berjalan di tempat. Lalu kini ketika anggaran itu sudah dipotong, bagaimana jadinya nanti?
Belum selesai menuntaskan masa depan para guru honorer, kini muncul wacana akan mengangkat pekerja dapur MBG sebagai pegawai PPPK. Seketika kesenjangan sosial di masyarakat menjadi begitu terasa.
Batin para tenaga kerja honorer serasa tergores. Alih-alih mendapatkan kepastian masa depan yang menjanjikan karena telah bekerja bertahun-tahun mengabdikan diri, mereka justru seolah tersisih oleh para pekerja MBG yang kerjanya belum genap satu tahun, tapi sudah diiming-imingi jatah naik status jadi PPPK.
Kedudukan para guru seolah tidak ada artinya di mata seorang Prabowo Subianto. Dia lebih mementingkan program kerjanya agar tidak diserang semua lawan politik.
Dia mengklaim program MBG membuat Indonesia menjadi lebih baik, MBG disebut telah memangkas jumlah pengangguran, MBG menghidupkan usaha yang dimiliki masyarakat, macam-macam klaim disampaikan, semua juga tahu bahwa itu hanya sebatas retorika dari seorang politisi ulung, bukan negarawan.
Gejolak di bidang pendidikan ibarat fenomena gunung es, masalah yang terlihat di permukaan, hanya sebagian kecil dari masalah yang jauh lebih besar dan kompleks di bawahnya.
Tanpa anggaran yang memadai, dan perhatian pemerintah, tentunya kesenjangan di dunia pendidikan akan sulit diatasi, mengingat keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendidikan, ikut menyumbangkan derita bagi para guru yang ada di daerah.
Kita bisa lihat bagaimana kualitas sekolah yang ada di desa dan di kota, semuanya berada dalam kondisi yang cukup memprihatinkan, nilai mata pelajaran belum mencukupi standar, sampai pergeseran etika peserta didik terhadap guru saat menjalani proses belajar di kelas, kondisinya sangat mengkhawatirkan.
Belum selesai memecahkan masalah pendidikan, pemerintah justru memaksakan program MBG berjalan tanpa melalui persiapan dan proses kajian yang jelas.
Di awal pelaksanaan, para siswa mengalami keracunan. Satu persatu mereka dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.
Kemudian, keberadaan Dapur Umum MBG yang mencemari lingkungan, warga datang beramai-ramai memprotes oprasi dapur MBG yang tidak sesuai standar.
Seperti kejadian di beberapa wilayah, buruknya sistem sanitasi untuk membuang limbah, membuat air lindi menyerap ke dalam tanah, hingga mencemari kebun dan sawah milik warga sekitarnya.
Program kerja yang dipaksakan, membuat dampak negatifnya ikut dirasakan oleh orang yang tidak terafiliasi dengan MBG. Program kerja yang bersifat populis ini, sepertinya bisa mengakibatkan gejala sosial baru.
Bagi ibu-ibu dan anak-anak yang mengantre makan MBG, akan terus dianalisis, dijadikan bahan pergunjingan di kalangan masyarakat. Di saat negara sedang mengalami defisit anggaran, dana yang besar justru dikucurkan untuk keperluan konsumtif.
Klaim sepihak beberapa elit, MBG bermanfaat, MBG berguna untuk ketahanan pangan, dan lain sebagainya seolah menjadi gayung bersambut sesama partai koalisi pendukung.
Kemudian Prabowo mempertegas melalui berbagai acara dan forum resmi, MBG menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan, dan berpotensi menghidupkan UMKM, yang menguatkan opini masyarakat.
Esensi yang menjadi tujuan baik dari program MBG bisa hilang, karena opini tanpa ada data yang valid.
Rakyat hanya menjadi penonton di negaranya sendiri, sedangkan Prabowo beserta kroni sedang menimbang-nimbang dampak dari program MBG agar tidak merusak citra diri agar bisa berkuasa lagi di 2029.
Janjinya sebelum menjadi presiden, lapangan pekerjaan menjadi konsentrasinya. Saat ini terdapat 7,46 juta rakyat yang masih menganggur, mereka rentan terhadap perubahan ekonomi, rentan dengan perbuatan kriminal. Semestinya mereka bisa diberikan kesempatan mempunyai usaha melalui dana pusat, yang disebut sedang mengalami defisit.
Dana yang dipakai untuk kepentingan MBG, bisa menjadi suplai tambahan di balik ketidakmampuan bank menyediakan layanan dana tanpa bunga. Atau dikolaborasikan dengan lembaga dana non profit untuk menghidupkan masyarakat menjadi produktif.
Terlepas ada yang mengatakan program MBG ikut membuka lapangan pekerjaan, tetapi hanya sebagian kecil saja.
MBG jadi prioritas, tetapi lapangan pekerjaan tetap harus diprioritaskan. Menumbuhkan siklus investasi baru di beberapa titik daerah untuk menyerap tenaga kerja, akan menghidupkan harapan baru masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup.
Sehingga para orang tua bisa menyediakan makan bergizi dengan tangannya sendiri tanpa dibantu pemerintah, tanpa bansos yang sarat kepentingan politik praktis penguasa.
