InfoPresisi, Metro – Sebanyak 540 Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Metro bakal menggelar aksi unjuk rasa, menyikapi lambannya pergerakan pemerintah, dalam mengurus finalisasi pemberkasan usulan Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk PPPK Paruh Waktu di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ketua Forum THL Non Database Kota Metro, Raden Yusuf mengatakan, pihaknya meminta Pemkot Metro bertindak cepat, menyelesaikan proses pengajuan usul NIP untuk PPPK Paruh Waktu di BKN, yang dijadwalkan berakhir pada 30 September 2025 mendatang.
“Pemda masih punya waktu. Tapi, sudah sangat sempit sekali. Mereka harus segera bertindak, sebelum ratusan keluarga ini kehilangan sumber penghidupannya. Jumlah THL ini tidak sedikit, sedangkan tenggat waktu hanya tersisa 2 pekan,” tegas Yusuf, Minggu, 14/9/2025.
Ancaman aksi unjuk rasa itu seolah menjadi tanda adanya ketegangan antara tenaga kerja dengan Pemkot Metro. Janji manis di masa kampanye pasangan Bambang-Rafieq yang digaungkan tentang lapangan kerja, dianggap seolah-olah sekadar strategi mendulang suara semata.
Setelah menang Pilkada dan menjabat sebagai kepala daerah, bukannya berusaha membuka lowongan kerja seluas-luasnya, Pemkot Metro justru dituding merumahkan para pejuang nafkah, yang telah mengabdi bertahun-tahun.
Desakan itu tidak hanya datang dari internal di lingkar THL Pemkot Metro. Ketua HMI Cabang Kota Metro, Adi Herlambang menyatakan sikap, pihaknya siap menerjunkan mahasiswa, untuk berkolaborasi dalam aksi unjuk rasa, mendukung perjuangan para honorer.
Aktivis mahasiswa menyindir keras Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro yang dinilai gagal, menjalankan program kerja yang pro-rakyat, sejak dilantik pada Februari lalu.
“Alih-alih menciptakan lapangan kerja, pemerintah justru akan merumahkan pegawai yang selama ini menggantungkan hidup dari pekerjaan tersebut,” tandasnya.(*)
