Menu

Dark Mode
Hantam Kepala Rekan Pakai Balok Kayu, Pria Asal Bandar Lampung Ditangkap Polisi Fraksi PDI Perjuangan Sorot Banjir Way Perak, Desak Pemkot Metro Evaluasi Dinas PUTR Ketua DPRD Kota Metro Apresiasi Kebersamaan Komunitas Bersaudara Selamanya Kampus di Persimpangan Nilai: Ketika Keheningan Menjadi Cermin Tanggung Jawab Akademik UIN Jusila Kota Metro Tingkatkan Kontribusi PTKIN Terhadap Sistem Hukum Indonesia Ketua DPRD Kota Metro Minta Pemkot Cairkan Insentif Guru Ngaji, Marbot dan Kaum

News

Tim Pengawas DPR RI Perjuangkan Ketersediaan Layanan Kesehatan Bagi Jemaah Haji

badge-check


					Tim Pengawas DPR RI Perjuangkan Ketersediaan Layanan Kesehatan Bagi Jemaah Haji Perbesar

InfoPresisi, Mekah – Rangkaian kegiatan haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna) tinggal beberapa hari lagi. Berbagai persiapan terus dilakukan Tim Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), guna mendukung kelancaran jemaah dalam menjalani puncak haji yang akan segera usai.

Salah satu kebutuhan jemaah yang kini terus diperjuangkan lewat negosiasi, yakni pembangunan klinik berikut tenaga kesehatan (Nakes) yang akan ditempatkan di sejumlah titik rute Armuzna. Sementara itu, pihak Kerajaan Arab Saudi tidak memperkenankannya.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan Tim Pengawas (Tim Was) DPR RI untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H/2025 M, Khusus Layanan Akomodasi dan Kesehatan, Singgih Januratmoko, saat melakukan inspeksi mendadak ke Sektor IV Daker Makkah di Hotel Oriens, kawasan SyiSha, Minggu, 1 Juni 2025 lalu.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu mengatakan, saat ini pihaknya terus berupaya melakukan negosiasi dengan pihak Kerajaan Arab Saudi, agar diberi izin menyiapkan perangkat medis dalam kegiatan Armuzna.

“Kita masih terus bernegosiasi agar rumah sakit darurat diperbolehkan sampai pelaksanaan Armuzna. Namun untuk klinik Alhamdulillah masuk dibolehkan,” kata Singgih.

Politisi Golkar itu juga menjelaskan, masalah lain yang menjadi fokus lainnya adalah persoalan nusuk dan transportasi.

“Iya, masalah lainnya ayang harus segera selesai adalah nusuk dan transportasi bagi jemaah haji Indonesia dari hotel menuju Armuzna, karena memang berbeda syariah,” paparnya.

Lebih jauh, Singgih mengatakan, dari hasil pengawasan yang mereka lakukan ada terkait makanan yang kualitasnya sejauh ini sudah lebih baik.

“Terkait pengalihan pelaksanaan Haji dari Insyaa Allah sudah dilaksanakan BP Haji, saat ini kami juga tengah menyiapkan undang-undangnya, kelembagaannya, aturannya, terutama juga masalah quota, visa dan banyak hal terkait aturan lainnya yang mesti diselesaikan sehingga bisa lebih baik lagi,” urainya.

Khusus untuk Sektor IV Daker Makkah yang mereka kunjungi, Singgih juga menyebutkan bahwa secara keseluruhannya sudah berjalan baik, termasuk untuk konsumsi

“Cuma tadi ada masukan soal sayur di makanan yang kurang kuat ya,” urai Politisi asal Jawa Tengah ini sambil tertawa.

Sementara itu, kehadiran Tim Was lintas Komisi DPR RI ini diterima langsung oleh Kepala Sektor 4 Daker Makkah Kamaludin.

Tampak dalam rombongan yang hadir diantaranya:
1. Hasan Basri Agus (Komisi VIII)
2. An’im Falachuddin (Komisi VIII)
3. Abdul Fikri Fakih (Komisi VIII)
4. Ina Amania (Komisi VIII)
5. Endro Hermono (Komisi VIII)
6. F Alimudin Kotatleba (Komisi VIII)
7. Tommy Kurniawan (Komisi XI)
8. Erwin Aksa (Komisi VIII)
9. Haeny Relawati (Komisi VIII)
10. Satori (Komisi VIII)
11. Anggia Erma Rini (Ketua Komisi VI)
12. Sari Yuliati (Wakil Ketua Komisi III)
13. Aprozi Alam (Komisi VIII)
14. Mahdalena (Komisi VIII)
15. Aziz Subekti (Komisi XII)
16. Maruf Mubarok (Komisi XII)
17. Sri Meliyana (Komisi IX)
18. Rahmawati Herdian (Komisi IX)
19. Ranny Fahd (Komisi IX)
20. Sugiat Santoso (Komisi XIII)
21. Muhammad Nurpurnamasidi (Banggar)
22. Lalu Hadrian (Komisi X)
23. Edy Wuryanto (Komisi IX)

(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Eks Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Jadi Tersangka Kasus Korupsi

29 April 2026 - 02:17 WIB

Puluhan Rumah di Bambu Kuning Kota Metro Direndam Banjir, Warga : Apa Kerja Pemkot!?

14 February 2026 - 12:01 WIB

Dalam 90 Hari Ke Depan, Perkara HKI Logo dan Nama IWO Harus Putus Sidang

18 September 2025 - 07:13 WIB

Kontroversi Soal “One Piece”, Pedagang T-Shirt di Kota Metro Kebanjiran Pembeli

23 August 2025 - 16:00 WIB

LPS dan UMS Komitmen Lindungi Nasabah dan Kawal Tata Kelola BPR

27 July 2025 - 02:14 WIB

Trending on News