InfoPresisi, Metro – Upaya membangun budaya antikorupsi di Kota Metro terus digalakkan lewat edukasi dan penguatan partisipasi publik. Kesadaran menjaga integritas serta kepedulian terhadap jalannya pemerintahan dinilai menjadi pilar utama dalam menciptakan tata kelola yang bersih.
Komitmen ini diwujudkan melalui Sosialisasi Pendidikan Antikorupsi dan Penguatan Peran Serta Masyarakat pada Kamis, 10 September 2026.
Agenda strategis ini menghadirkan langsung Tim Kerja Sosialisasi Antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
Forum ini dirancang sebagai ruang dialog inklusif yang mempertemukan pemerintah, aparatur sipil negara (ASN), dan elemen masyarakat untuk membangun kesamaan pandangan dalam pencegahan korupsi.
Inisiator kegiatan, Hendra Apryanes, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab kolektif, bukan hanya beban KPK atau aparat penegak hukum.
“Masyarakat harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk ikut berperan aktif dalam fungsi pencegahan dan pengawasan,” ujar Hendra.
Ia juga mengimbau seluruh ASN Kota Metro hadir sebagai wujud nyata komitmen memperkuat integritas birokrasi, bukan sekadar seremonial.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan, Heri Setiawan, memastikan jadwal pelaksanaan bersama KPK RI sudah final.
“Agenda ini pasti terlaksana pada 10 September 2026. Saat ini panitia sedang merampungkan persiapan teknis di lapangan demi kesuksesan acara,” kata Heri.
Sebagai langkah awal, tim kerja akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Metro dan Inspektorat pada Senin, 24 Agustus 2026. Pertemuan ini bertujuan menyelaraskan linimasa kerja agar seluruh tahapan berjalan sesuai rencana.
Selain kesiapan internal, panitia fokus memperluas diseminasi informasi melalui pemasangan baliho (billboard) di titik strategis kota dan publikasi di media massa.
“Kami ingin agenda ini diketahui secara luas oleh publik,” tegas Heri.
Melalui sinergi ini, masyarakat diharapkan tidak hanya menyerap edukasi hukum, tetapi juga tergerak berkontribusi langsung dalam pengawasan daerah demi pemerintahan yang bersih dan transparan.(*)
[TAM]
