InfoPresisi, Metro – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026 berada di titik rendah. Hal itu menuai berbagai reaksi dari sejumlah kalangan, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga anggota legislatif.
Pemerintah Kota (Pemkot) Metro menilai hal itu tidak bisa dipandang sebagai persoalan yang sepele. Wakil Wali Kota Metro, M Rafieq Adi Pradana menyebut, rendahnya penerimaan pajak daerah sebagai masalah serius terkait lemahnya kesadaran, sistem penagihan, hingga pola komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
“Ya kalau baru 12,9 persen yang masuk, itu bukan sekadar angka administrasi, itu alarm bahwa kesadaran, sistem penagihan, komunikasi pemerintah, dan partisipasi warga harus segera diperkuat,” kata Rafieq, dilansir dari media massa, Selasa, 19/5/2026.
Benar. Penerimaan PBB-P2 memang tidak boleh dianggap sepele, karena pajak daerah merupakan salah satu sumber utama PAD, sebagai indikator penting pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Kendati demikian, sejumlah warga justru beranggapan lain. Jika mengingat PBB-P2 yang memang merupakan salah satu program prioritas unggulan Pemkot Metro di era Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso dan M Rafieq Adi Pradana, masyarakat justru menyayangkan keluhan terkait hal tersebut.
10 Program Prioritas Bambang-Rafieq ; Normalisasi PBB di poin pertama.
Sejumlah warga mengungkit dan menagih janji Bambang-Rafieq, dalam hal ini keringanan dan kemudahan pembayaran pajak.
“Ya kan dulu pas kampanye, keringanan bayar PBB itu jadi salah satu janji Bambang-Rafieq toh? Masyarakat akan diringankan atau malah digratiskan untuk pembayaran PBB. Jangankan mau gratis, penerimaan rendah aja kok sudah ngeluh,” cetus Tata, salah seorang warga Metro Pusat kepada InfoPresisi.
“Kalau sebelumnya bisa sangat percaya diri sanggup meringankan beban PBB-P2 masyarakat apalagi menggratiskan, ya kok sekarang kesannya malah kayak ngeluh,” timpal I’is, warga Metro lainnya.
Terpisah, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, Ancilla Hernani menyoroti fenomena rendahnya kesadaran masyarakat atas pajak, yang dinilai berbanding lurus dengan tingkat kekecewaan terhadap lambannya pembangunan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Metro, Ancilla Hernani, S.E., S.Psi., M.Pd.
Menurut Ancilla, boleh jadi masyarakat memang merasa kecewa dengan progres pembangunan di Kota Metro. Terlebih soal pembayaran PBB-P2 yang memang dijanjikan muluk-muluk oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota di masa kampanye.
“Ya kalau memang soal keringanan pajak itu masuk dalam janji politik Bambang-Rafieq, maka wajar kalau ditagih masyarakat,” kata Ancilla saat dikonfirmasi.
Diketahui, rasionalisasi PBB tertuang dalam 10 program prioritas di poin pertama, yang semula dirancang untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, melalui pemberian penyesuaian/keringanan PBB. Hal ini kerap digembar-gemborkan sebagai salah satu janji politik Bambang-Rafieq di masa-masa kampanye.
Namun terhitung hingga Mei 2026, ketika persentase penerimaan PBB-P2 Kota Metro baru mencapai 12,9 persen, hal itu malah menjadi masalah yang mulai dikeluhkan, dan dihubung-hubungkan dengan sebab pembangunan yang lamban.
Penerimaan PBB-P2 Kota Metro tahun 2026 terbilang jauh dari target. Realisasi penerimaannya saat ini baru menyentuh Rp783.526.281 atau sekitar 12,9 persen dari total pokok ketetapan Rp6.067.388.661. Hal itu berarti, masih terdapat sisa pokok pajak sebesar Rp5.283.863.757 atau 87,1 persen yang belum masuk ke kas daerah.
“Saya sebagai mitra dari OPD teknis terkait PBB-P2, dalam hal ini BPPRD, mengimbau agar masyarakat bersabar. Kita harusnya sama-sama tahu dan mengerti kondisi keuangan daerah yang sangat-sangat terbatas,” tutur Ancilla.
“Tentunya kita semua tetap berupaya optimal, dan melakukan segala hal yang bakal membawa perubahan yang baik bagi Kota Metro ke depan,” tandasnya.
[Kiki Anggi]
