InfoPresisi, Metro – Kolaborasi lintas elemen menjadi kunci utama dalam membangun sistem peringatan dini antikorupsi. Hal tersebut mengemuka dalam sosialisasi antikorupsi bertajuk “Pencegahan Korupsi sebagai Early Warning System” yang sukses digelar di Kota Metro pada Kamis, 1/10/2026.
Selaras dengan momentum Hari Kesaktian Pancasila, forum ini mempertemukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Pemerintah Kota Metro, akademisi, organisasi masyarakat (ormas), LSM, OKP, hingga insan pers.
Hendra Apriyanes, inisiator sekaligus penggerak kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi mendalam atas sinergi seluruh pihak yang menyukseskan acara ini. Ia menegaskan, esensi dari kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan keberlanjutan dampak di tengah masyarakat.
“Alhamdulillah, agenda ini berjalan lancar. Terima kasih kepada tim penyelenggara, Pemerintah Kota Metro, serta seluruh rekan-rekan masyarakat sipil yang hadir. Keberhasilan sejati dari sosialisasi ini adalah sejauh mana pesan pencegahan korupsi dapat diimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan sehari-hari,” ujar pria yang akrab disapa Anes tersebut.
Membangun Early Warning System melalui Pengawasan Publik
Anes menjelaskan, masyarakat memegang peranan krusial sebagai mitra strategis pemerintah dalam hal pengawasan. Di sisi lain, birokrasi dituntut untuk selalu adaptif, komunikatif, dan transparan dalam menjalankan kewenangannya.
“Pencegahan harus dilakukan sebelum sebuah potensi persoalan berkembang menjadi perkara hukum. Jika mendeteksi adanya kejanggalan, di sinilah ruang kita untuk saling mengingatkan dan memperbaiki. Itulah semangat early warning system yang ingin kita bumikan,” tuturnya.
Langkah preventif ini diperkuat oleh kehadiran Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Kunto Ariawan, S.E. Kehadiran perwakilan KPK RI ini memberikan bobot edukasi dan penguatan regulasi bagi seluruh peserta yang hadir. Menurut Anes, keterlibatan aktif KPK dan fasilitasi penuh dari Pemkot Metro menjadi bukti komitmen kuat dalam menjaga kepentingan publik.
“Kita mungkin berdiri pada porsi dan peran yang berbeda, tetapi kita memiliki muara kepentingan yang sama, yaitu menjaga hak-hak publik. Oleh karena itu, budaya antikorupsi harus bertransformasi menjadi kesadaran dan tanggung jawab kolektif,” kata Anes menyambung.
Komitmen Berkelanjutan di Provinsi Lampung
Acara di Kota Metro ini merupakan rangkaian edukasi berkelanjutan. Sebelumnya, kegiatan serupa telah sukses dilaksanakan di Kabupaten Lampung Timur pada 29 Januari 2026 lalu.
Melalui estafet sosialisasi ini, Anes berharap ikhtiar kolektif ini mampu memperkokoh integritas, memicu partisipasi aktif publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
“Ini bukanlah akhir dari gerakan, melainkan pemantik. Pasca-kegiatan ini, tantangan sesungguhnya adalah bagaimana kita merawat konsistensi semangat pencegahan, pengawasan, dan partisipasi ini agar terus hidup di lapangan,” pungkas Anes.(*)
[Red/KA]
