Oleh: Hasrun Afandi UmpuSinga
Dalam dunia pendidikan tinggi, keputusan seorang dosen untuk tidak meluluskan mahasiswa dalam ujian komprehensif, seminar, atau munaqasyah sering kali dipersepsikan secara sederhana sebagai tindakan “mempersulit”. Bahkan, dalam sebagian percakapan mahasiswa, dosen yang tegas kerap diberi label “killer”, tidak manusiawi, atau tidak mendukung kelulusan.
Persepsi seperti ini perlu diluruskan. Sebab, dalam tradisi akademik yang sehat, kelulusan bukanlah hadiah, bukan pula formalitas administratif, melainkan pengakuan akademik bahwa seorang mahasiswa telah memenuhi standar keilmuan, etika, dan tanggung jawab intelektual.
Dosen memiliki tanggung jawab akademik yang tidak ringan. Ia bukan sekadar pengajar yang menyampaikan materi di ruang kelas, melainkan penjaga mutu keilmuan. Ketika seorang dosen duduk sebagai penguji dalam ujian komprehensif atau munaqasyah, ia tidak sedang berhadapan dengan mahasiswa sebagai pribadi yang harus “dikalahkan”, tetapi sedang berhadapan dengan sebuah karya akademik yang harus diuji kelayakannya.
Karena itu, keputusan untuk meluluskan atau tidak meluluskan seharusnya tidak dibaca sebagai urusan suka atau tidak suka, dekat atau tidak dekat, mudah atau sulit, tetapi sebagai konsekuensi dari penilaian akademik yang objektif.
Masalahnya, dalam beberapa tahun terakhir, muncul kecenderungan sebagian mahasiswa ingin mempercepat proses akademik tanpa kesiapan substansi yang memadai.
Ada mahasiswa yang ingin segera ujian hanya dalam jarak waktu sangat singkat setelah seminar proposal. Secara administratif mungkin beberapa syarat dapat dipenuhi, tetapi secara akademik perlu dipertanyakan: apakah naskah skripsi tersebut benar-benar telah melalui proses penelitian yang layak? Apakah data yang digunakan valid? Apakah analisisnya dikerjakan sendiri? Apakah teori, metode, pembahasan, dan kesimpulannya benar-benar dipahami oleh mahasiswa? Pertanyaan-pertanyaan ini penting, karena skripsi bukan sekadar dokumen untuk memperoleh gelar, melainkan bukti kemampuan mahasiswa dalam berpikir ilmiah.
Di sinilah independensi dosen menjadi sangat penting. Dosen harus memiliki ruang untuk mengatakan “belum layak” ketika sebuah karya memang belum layak. Dosen harus berani menunda kelulusan apabila menemukan kelemahan serius dalam naskah, seperti ketidaksesuaian antara judul dan isi, metode yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, data yang meragukan, pembahasan yang dangkal, atau indikasi kuat bahwa karya tersebut bukan hasil kerja intelektual mahasiswa sendiri. Ketegasan seperti ini bukan bentuk kekejaman akademik, melainkan tanggung jawab moral.
Perguruan tinggi tidak boleh mengembangkan budaya kelulusan instan. Jika setiap mahasiswa harus diluluskan hanya karena sudah mendaftar ujian, maka ujian akademik kehilangan maknanya. Munaqasyah berubah menjadi seremoni, penguji berubah menjadi pemberi stempel, dan skripsi berubah menjadi formalitas. Dalam situasi seperti itu, yang rusak bukan hanya kualitas lulusan, tetapi juga wibawa institusi pendidikan tinggi itu sendiri.
Lebih serius lagi, apabila terdapat indikasi plagiarisme atau penjiplakan karya, maka dosen tidak boleh menutup mata. Plagiarisme bukan sekadar kesalahan teknis penulisan kutipan. Ia merupakan pelanggaran integritas akademik karena mengambil, menyalin, atau menggunakan gagasan dan karya orang lain tanpa kejujuran ilmiah. Jika karya yang terindikasi tidak orisinal tetap diluluskan, maka kampus secara tidak langsung sedang mengirim pesan berbahaya: bahwa gelar akademik dapat diperoleh tanpa kejujuran intelektual.
Tentu, tuduhan plagiarisme tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Dosen harus tetap menggunakan prinsip kehati-hatian, bukti, dan prosedur akademik yang berlaku. Tetapi ketika indikasi itu kuat—misalnya struktur tulisan sangat mirip dengan karya lain, data tidak dapat dijelaskan oleh mahasiswa, teori tidak dipahami, atau mahasiswa tidak mampu mempertanggungjawabkan isi skripsinya—maka penguji berhak dan bahkan wajib mengambil sikap tegas. Dalam konteks ini, tidak meluluskan mahasiswa bukan tindakan represif, melainkan bagian dari perlindungan terhadap martabat akademik.
Label “dosen mempersulit” sering muncul ketika standar akademik dipahami sebagai hambatan, bukan sebagai proses pembentukan kualitas. Padahal, seorang dosen yang menolak meluluskan karya yang lemah justru sedang menjalankan fungsi pendidikan yang paling mendasar: membimbing mahasiswa agar tidak hanya memperoleh gelar, tetapi juga memiliki kompetensi, kejujuran, dan tanggung jawab ilmiah. Pendidikan tinggi tidak boleh hanya menghasilkan sarjana yang cepat lulus, tetapi harus menghasilkan sarjana yang layak dipercaya.
Mahasiswa juga perlu memahami bahwa revisi, kritik, dan bahkan ketidaklulusan dalam ujian bukan akhir dari perjalanan akademik. Itu adalah bagian dari proses pendewasaan intelektual. Dalam dunia ilmiah, gagasan harus diuji, argumen harus dipertajam, data harus dipertanggungjawabkan, dan kesimpulan harus dibangun di atas dasar yang kuat. Jika mahasiswa belum mampu menjelaskan karya ilmiahnya sendiri, maka masalahnya bukan pada dosen yang bertanya, melainkan pada proses akademik yang belum tuntas.
Namun, independensi dosen juga harus dijalankan dengan etika. Ketegasan tidak boleh berubah menjadi arogansi. Kritik tidak boleh berubah menjadi penghinaan. Penilaian tidak boleh dipengaruhi kedekatan, sentimen pribadi, tekanan institusional, atau kepentingan tertentu. Dosen yang independen bukan dosen yang sekadar keras, tetapi dosen yang adil, objektif, transparan, dan dapat menjelaskan dasar penilaiannya. Karena itu, setiap keputusan tidak meluluskan harus disertai alasan akademik yang jelas: bagian mana yang lemah, data mana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, aspek metodologi apa yang keliru, dan perbaikan apa yang harus dilakukan mahasiswa.
Kampus juga perlu membangun sistem yang mendukung independensi dosen. Jangan sampai dosen yang menjaga mutu justru dipersepsikan sebagai penghambat kelulusan. Institusi harus memastikan bahwa ujian skripsi bukan hanya prosedur administratif, tetapi mekanisme penjaminan mutu akademik. Jika ada kecenderungan mahasiswa ingin mempercepat ujian secara tidak wajar, kampus perlu menata ulang sistem bimbingan, jarak waktu minimal antara seminar proposal dan munaqasyah, standar kelayakan naskah, serta mekanisme deteksi plagiarisme yang lebih serius.
Independensi dosen adalah benteng terakhir mutu pendidikan tinggi. Ketika dosen kehilangan keberanian untuk menilai secara objektif, maka standar akademik akan runtuh perlahan. Ketika semua karya harus diluluskan demi menghindari konflik, maka kampus sedang mengorbankan kualitas demi kenyamanan sesaat. Sebaliknya, ketika dosen berani berkata “belum layak” dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, ia sedang menjaga kehormatan ilmu pengetahuan.
Karena itu, kita perlu mengubah cara pandang. Dosen yang tidak meluluskan mahasiswa bukan otomatis dosen yang mempersulit. Bisa jadi ia justru sedang menyelamatkan mahasiswa dari kelulusan yang rapuh, menyelamatkan kampus dari penurunan mutu, dan menyelamatkan masyarakat dari lulusan yang tidak siap memikul tanggung jawab akademik. Dalam pendidikan tinggi, belas kasih tidak selalu berarti meluluskan. Kadang, bentuk tanggung jawab paling jujur adalah mengatakan: “Karya ini belum layak. Perbaiki, pahami, dan pertanggungjawabkan.”
Pada akhirnya, gelar akademik harus diberikan kepada mereka yang layak, bukan sekadar kepada mereka yang ingin cepat selesai. Kecepatan lulus memang penting, tetapi kejujuran, kompetensi, dan integritas jauh lebih penting. Sebab, pendidikan tinggi bukan pabrik ijazah. Ia adalah ruang pembentukan manusia terdidik yang mampu berpikir, meneliti, menulis, dan bertanggung jawab atas ilmunya.
