Hendra Apriyanes: Waktu permohonan data penelitian telah hampir abis, Respons Pejabat terhadap Hak Informasi Publik Akan Dicatat dalam Penelitian Independen dan Direncanakan Menjadi Buku Sejarah Tata Kelola Kota Metro.
Keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari pembangunan fisik, besarnya anggaran, penghargaan, atau banyaknya program yang dijalankan. Ada ukuran lain yang tidak kalah penting: sejauh mana pemerintah berani terbuka, memberikan kepastian pelayanan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangannya kepada masyarakat.
Hal inilah yang menjadi perhatian Hendra Apriyanes, atau Anes, Pemerhati Kebijakan Publik sekaligus Peneliti Independen Tata Kelola dan Pencegahan Risiko Korupsi Kota Metro 2024–2026.
Menurutnya, permohonan informasi publik yang disampaikan kepada sejumlah perangkat daerah bukan sekadar urusan meminta dokumen. Proses tersebut menjadi bagian dari pengamatan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keseriusan birokrasi menjalankan kewajiban pelayanan publik.
Anes mengingatkan, keterbukaan informasi bukan kemurahan hati pejabat, melainkan hak masyarakat dan kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pasal 22 mengatur pemberitahuan tertulis paling lambat 10 hari kerja, dengan kemungkinan perpanjangan paling lama 7 hari kerja disertai alasan tertulis.
“Jangan sampai masyarakat harus berkali-kali meminta kepastian atas hak yang sudah dijamin undang-undang. Jika informasi tersedia, berikan. Jika ada bagian yang dikecualikan, jelaskan dasar hukumnya. Jika dokumen tidak dikuasai, sampaikan secara tertulis. Yang tidak boleh terjadi adalah membiarkan permohonan menggantung tanpa kejelasan,” tegas Anes.
Ia juga menyoroti tanggung jawab pimpinan. Menurutnya, keterbukaan informasi tidak boleh hanya dianggap sebagai urusan petugas pelayanan atau PPID. Kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah harus memastikan seluruh jajaran bekerja sesuai ketentuan.
“Pemimpin tidak cukup hanya memerintahkan bawahannya bekerja. Pemimpin juga harus memastikan hak masyarakat dilayani dan kewajiban institusinya dipenuhi. Jangan sampai komitmen transparansi terdengar kuat dalam pidato, tetapi lemah ketika masyarakat meminta bukti dan dokumen,” ujarnya.
Bukan penilaian seremonial, tetapi potret langsung praktik pemerintahan
Anes menegaskan, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan atau sekadar menjadi pembanding terhadap penilaian keberhasilan pemerintahan yang bersifat seremonial, termasuk penghargaan, predikat, maupun capaian administratif. Setiap penilaian tentu memiliki metodologi, indikator, dan pendekatan yang berbeda.
Penelitian independen ini memiliki pendekatan tersendiri, yakni memotret secara langsung bagaimana pemerintahan dijalankan dalam praktik, menelusuri dokumen dan prosesnya, serta mencatat rekam jejak pelaksanaan kebijakan berdasarkan fakta di lapangan.
“Jangan samakan penelitian ini dengan penilaian seremonial atau sekadar melihat penghargaan dan predikat keberhasilan. Metodologi setiap penilaian tentu berbeda. Kami ingin melihat lebih jauh: bagaimana kebijakan direncanakan, anggaran digunakan, program dilaksanakan, pelayanan diberikan, dan tanggung jawab dijalankan. Bukan hanya apa yang disampaikan atau ditampilkan, tetapi apa yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan,” tegasnya.
Bukan tuduhan, tetapi rekam jejak yang akan diuji
Penelitian ini mencakup penelusuran perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, hingga pertanggungjawaban pemerintahan Kota Metro periode 2024–2026.
Dokumen, jawaban resmi, komunikasi kelembagaan, pemenuhan permohonan informasi, serta klarifikasi akan menjadi bagian dari catatan penelitian. Namun, Anes menegaskan bahwa keterlambatan atau belum terpenuhinya permohonan tidak otomatis membuktikan penyimpangan. Semua harus diperiksa berdasarkan fakta, kronologi, ketentuan hukum, dan penjelasan pihak terkait.
Untuk memperkuat kualitas kajian, Anes mengungkapkan telah menghubungi sejumlah lembaga tinggi negara guna menyampaikan maksud penelitian dan meminta dukungan serta peluang kerja sama. Komunikasi juga dijajaki dengan kalangan akademisi dan sejumlah universitas agar pendekatan, analisis, serta rekomendasi penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara lebih kuat.
Ia menegaskan, komunikasi tersebut merupakan upaya membangun kolaborasi, bukan klaim bahwa lembaga atau universitas yang dihubungi telah memberikan dukungan resmi.
Akan dibukukan, menjadi catatan bagi generasi berikutnya
Hasil penelitian ini direncanakan diterbitkan secara resmi dalam bentuk buku melalui penerbit yang sebelumnya telah dihubunginya. Buku tersebut diharapkan menjadi dokumentasi historis tata kelola pemerintahan Kota Metro pada 2024–2026 sekaligus referensi pembelajaran bagi kabupaten/kota lain, setidaknya di Provinsi Lampung.
“Pejabat bisa berganti, jabatan bisa berakhir, tetapi dokumen dan rekam jejak pemerintahan tidak boleh hilang begitu saja. Apa yang dilakukan hari ini akan menjadi bahan penilaian dan pembelajaran di kemudian hari,” ungkapnya.
Anes menegaskan Ia tetap membuka ruang komunikasi dan klarifikasi kepada pemerintah daerah maupun seluruh perangkat daerah. Namun, keterbukaan terhadap klarifikasi tidak berarti mengesampingkan kewajiban hukum.
“Pemerintah tentu berhak menjelaskan kendala dan memberikan klarifikasi. Tetapi masyarakat juga berhak memperoleh kepastian. Jangan jadikan prosedur birokrasi sebagai alasan untuk mengulur kewajiban. Pada akhirnya, yang dinilai bukan hanya apa yang dibangun pemerintah, tetapi juga bagaimana pemimpin menjalankan amanah, menggunakan kewenangan, dan mempertanggungjawabkannya kepada publik,” tutup Anes.
“Bagi saya, kekuasaan bukan untuk ditakuti, jabatan bukan untuk diagungkan, dan kritik bukan untuk dimusuhi. Pemerintahan harus berani diuji, kebijakan harus berani ditelusuri, dan setiap kewenangan harus dapat dipertanggungjawabkan. Saya tidak sedang mencari kesalahan untuk menjatuhkan seseorang, tetapi mencatat fakta agar kebenaran tidak dikalahkan oleh pencitraan. Sebab waktu akan berganti, pemimpin akan berganti, tetapi rekam jejak tidak boleh dimanipulasi oleh sejarah.”
